Lapokainse, (31-Mei-2021) Pada musyawarah penetapan Pemutakhiran Indeks Desa Membangun berbasis SDGs Desa Lapokainse yang dipimpin langsung oleh BPD Desa Lapokainse, dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Pendamping Lokal Desa dan PDTI Kecamatan,Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama serta masyarakat desa Lapokainse, ketua Tim Pokja SDGs Lapokainse (Muhamad Syahrul) menyampaaikan ada beberapa temuan hasil pendataan Tim Relawan SDGs Desa Lapokainse yang bekerja mulai dari bulan Maret Hingga akhir Mei 2021. Diantaranya yaitu data kependudukan yang berkaitan dengan identitas penduduk.

Berdasarkan rekapitulasi data Tim Relawan didapatkan ada 30 Jiwa penduduk Desa lapokainse yang Belum Mamiliki NIK. Mereka adalah anak-anak yang lahir pada kisaran tahun 2018 s.d 2021.

Klik Untuk melihat data penduduk yang belum memiliki NIK

https://drive.google.com/file/d/172ZUYva4LQejsAH-fb9NjSBAc_GmR5cA/view?usp=sharing

Disamping itu ditemukan pula terdapat 9 Keluarga yang belum memilik Nomor Kartu Keluarga Resmi dari Dukcapil Muna Barat. Mereka adalah keluarga baru yang menikah pada kisaran tahun 2019 s.d 2021. Status kekeluargaan yang bersangkutan masih melekat pada Kartu Keluarga Orang Tua.

Klik untuk melihat data Keluarga yang belum memiliki KK

https://drive.google.com/file/d/1RAmDkXYRrA15G3PhmbNrPjMf_X33ViLW/view?usp=sharing

Kepala desa Lapokainse (La Ode Mohirabu) dalam sambutannya menegaskan bahwa di masa sekarang ini, data kependudukan sangat penting untuk dilengkapi. Melihat bahwa system yang berlaku di zaman ini serba teknologi dan online sehingga data pribadi kita terintegrasi dengan berbagai elemen pemerintahan. Di akhir sambutan, Kepala Desa Lapokainse menghimbau kepada masyarakat yang belum melengkapi data baik NIK maupun KK agar sesegera mungkin melengkapi data agar data kependuduk di desa Lapokainse bisa lebih akurat dan lengkap. 

Turut Serta PDTI kec. Kusambi (Syabaruddin, ST) menambahkan dalam paparannya bahwa pendataan SDGs berpotensi akan berpengaruh pada kondisi Dana Desa (DD) yang akan masuk ke Desa. Hal itu dikarenakan dalam pendataan SDGs system akan membaca secara otomatis data-data yang ada di desa di antaranya adalah data kependudukan. Oleh karenanya kelengkapan data setiap individu di desa sangat penting untuk dilengkapi.